Bogor, 24 September 2026 – Identitas warga binaan yang diduga menempati fasilitas khusus menyerupai hunian mewah di kawasan belakang Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, hingga kini belum dapat dipastikan. Temuan tersebut terungkap setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September 2026, dan menemukan sejumlah bangunan yang bentuk serta fasilitasnya berbeda dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Bangunan itu disebut menyerupai rumah tinggal, homestay, hingga klaster kecil dengan fasilitas yang relatif lengkap. Ombudsman menyatakan keterbatasan akses selama pemeriksaan membuat tim belum memperoleh data menyeluruh mengenai siapa saja yang menggunakan bangunan tersebut. Sejumlah nama warga binaan terkenal sempat dikaitkan dengan temuan itu, tetapi Ombudsman menegaskan belum memiliki bukti untuk memastikan keterlibatan mereka.
Dalam pemeriksaan di area belakang lapas, tim menemukan lebih dari 10 kamar yang berada terpisah dari blok hunian biasa. Beberapa bangunan dilengkapi ruang tamu, tempat tidur, dapur, sofa, televisi, pendingin ruangan, kulkas, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga. Tim juga menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas serta botol serupa di kawasan pembuangan sampah. Selain itu, terdapat fasilitas lain seperti alat kebugaran dan pembangunan yang disebut berkaitan dengan simulator golf. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penggunaan fasilitas, mekanisme penempatan warga binaan, serta pengawasan terhadap area yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Ombudsman sempat bertemu dengan salah seorang warga binaan yang berada di salah satu hunian tersebut. Dalam pemeriksaan awal, penghuni itu disebut mengakui bahwa dirinya mengeluarkan sejumlah uang untuk dapat menempati fasilitas tersebut, meskipun nilai pembayaran belum diketahui. Keterangan itu menjadi salah satu bagian yang akan didalami untuk mengetahui kemungkinan adanya komersialisasi fasilitas khusus bagi warga binaan. Namun, pemeriksaan di lapangan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena tim Ombudsman menghadapi keterbatasan akses ketika berupaya memeriksa lebih jauh kawasan tersebut. Situasi itu menyebabkan identitas penghuni lain, lama penggunaan bangunan, hingga mekanisme pemberian fasilitas belum dapat dipastikan.
Pertanyaan mengenai kemungkinan keberadaan narapidana terkenal di fasilitas tersebut juga mencuat setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik. Nama Ferdy Sambo termasuk yang dikaitkan dengan Lapas Cibinong, tetapi Ombudsman menyatakan tidak dapat memastikan apakah yang bersangkutan pernah atau sedang menggunakan hunian khusus tersebut. Warga binaan yang ditemui langsung oleh tim dalam inspeksi dipastikan bukan Ferdy Sambo maupun nama besar lain yang sebelumnya beredar. Ombudsman juga belum memperoleh dokumen lengkap mengenai daftar warga binaan yang ditempatkan di area tersebut. Karena itu, identitas penghuni fasilitas mewah masih menjadi salah satu fokus utama pendalaman.
Temuan tersebut turut memunculkan desakan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Lapas Cibinong. Pemeriksaan dinilai perlu mencakup status bangunan, sumber pembiayaan, daftar penghuni, dasar penempatan, inventaris fasilitas, catatan akses keluar-masuk, serta pihak yang memberikan persetujuan penggunaan area tersebut. Penelusuran juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat perlakuan khusus yang tidak memiliki dasar aturan bagi warga binaan tertentu. Apabila ditemukan pembayaran untuk mendapatkan fasilitas tambahan, aliran dana dan pihak yang menerima pembayaran tersebut juga menjadi bagian penting yang perlu diungkap. Pengawasan ketat dinilai diperlukan untuk memastikan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPR turut menyoroti temuan tersebut dan meminta adanya tindakan tegas apabila pemeriksaan membuktikan keterlibatan petugas dalam penyediaan fasilitas khusus. Penggunaan bangunan yang dipersoalkan juga didorong untuk dihentikan sementara sampai pemeriksaan mengenai status dan peruntukannya selesai dilakukan. Langkah tersebut dianggap penting agar dokumen, inventaris, maupun informasi lain yang berkaitan dengan fasilitas dapat diamankan untuk kepentingan pemeriksaan. Jika ditemukan indikasi pungutan, penyalahgunaan jabatan, atau pelanggaran pidana, hasil pemeriksaan administratif dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang. Penanganan perkara juga diharapkan tidak berhenti pada persoalan bentuk kamar, melainkan menjangkau sistem pengawasan yang memungkinkan fasilitas semacam itu tersedia.
Ombudsman akan melanjutkan pendalaman terhadap dugaan maladministrasi sekaligus mencari kepastian mengenai siapa saja warga binaan yang pernah menggunakan fasilitas tersebut. Pemeriksaan lanjutan menjadi penting karena sejumlah informasi mendasar, termasuk sejak kapan bangunan berdiri, siapa yang memberikan izin, dan bagaimana mekanisme penggunaannya, masih belum terjawab. Identitas penghuni juga menjadi bagian penting untuk memastikan apakah fasilitas diberikan berdasarkan ketentuan resmi atau justru menjadi bentuk perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu. Temuan awal mengenai pengakuan adanya pembayaran membuat pemeriksaan terhadap kemungkinan praktik komersialisasi semakin relevan untuk dilakukan. Hasil pendalaman nantinya diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan fasilitas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait di Lapas Cibinong.