Jakarta, 14 November 2026 – Partai Golkar mengungkapkan delapan nama tokoh politik nasional yang dinilai berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah figur yang disebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa nama-nama tersebut merupakan tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik maupun pemerintahan. Meski demikian, Golkar menegaskan tidak akan memaksakan kandidat tertentu untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Keputusan mengenai siapa yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden sepenuhnya diserahkan kepada Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan selama sisa masa pemerintahan periode 2024–2029. Menurutnya, hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden harus dibangun berdasarkan kesamaan visi, misi, serta arah kebijakan. Keselarasan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan perbedaan kebijakan yang menghambat pengambilan keputusan. Doli juga menekankan bahwa calon wakil presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat. Selain dikenal masyarakat, sosok tersebut diharapkan mampu membantu presiden menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Golkar menilai Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan sehingga harus diberikan keleluasaan menentukan calon pendampingnya.
Dalam keterangannya pada Sabtu, 14 November 2026, Doli menyebut delapan figur yang dapat menjadi bahan pertimbangan berasal dari sejumlah partai politik. Dari PDI Perjuangan terdapat nama Puan Maharani, sedangkan Partai Golkar memiliki Bahlil Lahadalia yang saat ini juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tiga nama lainnya berasal dari Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selain itu, Doli menyebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya, seluruh figur tersebut memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan. Namun, penyebutan nama-nama tersebut belum berarti mereka telah ditetapkan sebagai kandidat resmi.
Golkar juga menegaskan bahwa calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Doli menyatakan partainya akan menghormati keputusan Prabowo apabila memilih figur dari luar koalisi maupun tokoh yang tidak memiliki latar belakang partai politik. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Golkar tidak membatasi pilihan presiden hanya pada kelompok politik tertentu. Menurut Doli, kepentingan utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan calon dalam membantu menjalankan pemerintahan serta menjaga stabilitas nasional. Golkar juga menilai pengalaman Prabowo selama memimpin pemerintahan menjadi dasar penting untuk menentukan sosok yang dapat bekerja sama secara efektif. Karena itu, partai berlambang pohon beringin tersebut memilih memberikan dukungan terhadap proses pengambilan keputusan oleh presiden.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa konstitusi tidak membatasi asal partai politik calon wakil presiden yang diajukan presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan dua nama yang nantinya diproses melalui sidang MPR. Muzani menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk batas waktu pengajuan calon sebelum sidang paripurna berlangsung. MPR telah menjadwalkan pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026. Dengan jadwal tersebut, pembahasan mengenai kandidat diharapkan dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Dinamika politik mengenai pengganti Gibran juga menjadi perhatian partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan. Presiden Prabowo sebelumnya mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas perkembangan situasi nasional. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan waktu sekitar satu pekan untuk mendiskusikan nama-nama yang dapat dipertimbangkan. Meski demikian, Zulkifli menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. PAN sendiri tidak secara khusus mengajukan kadernya sebagai calon wakil presiden dalam pembahasan tersebut. Situasi ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan resmi mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Pernyataan Partai Golkar mengenai delapan figur potensial menambah perhatian terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Nama Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bagian dari pembahasan politik yang berkembang menjelang keputusan Presiden Prabowo. Meski demikian, seluruh nama tersebut masih berada pada tahap pertimbangan dan belum dapat dipastikan akan masuk dalam daftar resmi calon wakil presiden. Golkar menegaskan komitmennya untuk menghormati mekanisme konstitusional serta mendukung keputusan presiden. Proses pemilihan melalui MPR diharapkan dapat berlangsung tertib dan memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pemerintahan. Perhatian publik kini tertuju pada keputusan Prabowo mengenai dua kandidat yang akan diajukan sebelum sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilaksanakan.