Antalya, 15 November 2026 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Iran dan Amerika Serikat segera membuka akses pelayaran bagi kapal pengangkut pupuk melalui Selat Hormuz. Permintaan tersebut disampaikan menyusul terganggunya distribusi pupuk internasional akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Kepala Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, memperingatkan bahwa hambatan pengiriman pupuk dapat memperburuk krisis pangan di sejumlah negara berkembang. Ia menilai kedua negara harus segera menyepakati mekanisme khusus yang memungkinkan kapal pengangkut pupuk melintasi jalur strategis tersebut. Peringatan itu disampaikan dalam konferensi perubahan iklim COP31 yang berlangsung di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026). Menurutnya, keterlambatan penyelesaian persoalan ini berpotensi menyeret jutaan penduduk dunia ke dalam kemiskinan.
Moreira da Silva menjelaskan bahwa pembatasan pelayaran di Selat Hormuz telah menimbulkan gangguan serius terhadap perdagangan pupuk dunia. Iran memberlakukan blokade di jalur tersebut setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayahnya pada akhir Februari 2026. Situasi semakin rumit setelah Washington menerapkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sehingga aktivitas pengiriman barang di kawasan semakin terhambat. Kedua negara hingga kini masih berupaya mencari penyelesaian melalui jalur diplomatik, tetapi perundingan belum menghasilkan pemulihan penuh aktivitas pelayaran. PBB menilai kebutuhan pupuk bagi sektor pertanian tidak dapat menunggu tercapainya kesepakatan politik secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan langkah darurat yang bersifat terbatas dan memiliki jangka waktu pelaksanaan yang jelas.
Dalam usulannya, Moreira da Silva menyebut bahwa pengoperasian sedikitnya lima kapal pengangkut pupuk setiap hari sudah dapat membantu mengurangi tekanan terhadap rantai pasokan global. Jumlah tersebut dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk memastikan pupuk tetap tersedia bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor. PBB telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan kapal melintasi Selat Hormuz secara aman dengan pengaturan khusus. Sistem tersebut mencakup koordinasi pelayaran, pemeriksaan muatan, serta pemantauan perjalanan kapal menuju pelabuhan tujuan. Apabila Iran dan Amerika Serikat memberikan persetujuan, mekanisme tersebut diperkirakan dapat dioperasikan dalam waktu tujuh hingga sepuluh hari. PBB berharap kesepakatan kemanusiaan mengenai pupuk dapat berjalan bersamaan dengan perundingan yang lebih luas mengenai penyelesaian konflik.
Dampak penutupan jalur pelayaran tersebut semakin terasa karena Selat Hormuz memiliki peran besar dalam perdagangan pupuk internasional. Sebelum konflik berlangsung, sekitar sepertiga pasokan pupuk yang diperdagangkan secara global melewati kawasan perairan tersebut. Gangguan distribusi sejak diberlakukannya blokade menyebabkan harga pupuk internasional meningkat sekitar 30 persen. Kenaikan harga menjadi beban tambahan bagi petani yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mempertahankan produktivitas pertanian. Negara-negara dengan kemampuan ekonomi terbatas menghadapi tekanan paling berat karena tidak memiliki cukup sumber daya untuk menanggung lonjakan biaya impor. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi harga bahan pangan apabila produksi pertanian mengalami penurunan akibat keterbatasan pupuk.
PBB secara khusus menyoroti dampak krisis terhadap sejumlah negara di Afrika dan Asia yang memiliki tingkat kerentanan pangan tinggi. Negara-negara seperti Mozambik, Kenya, Sudan, Somalia, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka disebut menghadapi tekanan serius akibat terganggunya distribusi pupuk. Moreira da Silva mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sudan telah menyampaikan kepadanya mengenai kenaikan harga pangan hingga dua kali lipat dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, petani di Nepal dilaporkan semakin kesulitan membeli pupuk karena harga yang tidak lagi terjangkau. Persoalan tersebut dapat mengurangi kemampuan petani mempertahankan hasil panen, terutama menjelang musim tanam. PBB menilai negara-negara berkembang tidak seharusnya menanggung dampak berkepanjangan dari konflik yang terjadi jauh dari wilayah mereka.
Moreira da Silva memperingatkan bahwa kelangkaan pupuk dapat berkembang menjadi krisis kemanusiaan apabila musim tanam di berbagai wilayah terus terlewatkan. Berdasarkan perkiraan yang disampaikannya, sekitar 45 juta orang berpotensi menghadapi kerawanan pangan akut apabila gangguan distribusi berlangsung lebih lama. Selain itu, sekitar 30 juta penduduk diperkirakan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan akibat dampak ekonomi dan pertanian yang semakin memburuk. Angka tersebut merupakan proyeksi risiko, bukan jumlah korban yang telah terjadi. PBB menekankan bahwa ketersediaan pupuk merupakan faktor penting dalam menjaga produksi bahan pangan, khususnya di negara yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Oleh karena itu, pemulihan jalur distribusi dinilai sebagai langkah mendesak untuk mencegah memburuknya kondisi pangan dunia.
Di tengah meningkatnya tekanan internasional, PBB kembali menyerukan agar Iran dan Amerika Serikat memisahkan kebutuhan kemanusiaan dari perselisihan politik serta militer yang masih berlangsung. Kedua negara diharapkan memberikan izin khusus bagi kapal pengangkut pupuk tanpa harus menunggu seluruh persoalan konflik terselesaikan. Upaya tersebut juga sejalan dengan seruan PBB agar jalur perdagangan internasional tidak digunakan sebagai instrumen tekanan yang membahayakan masyarakat sipil. Pemulihan pengiriman pupuk diharapkan dapat membantu menstabilkan harga dan memberikan kepastian kepada petani menjelang musim tanam berikutnya. Meski mekanisme operasional telah disiapkan, pelaksanaannya masih bergantung pada persetujuan dan jaminan keamanan dari pihak-pihak terkait. PBB menegaskan bahwa keputusan cepat diperlukan agar gangguan perdagangan di Selat Hormuz tidak berkembang menjadi krisis pangan yang lebih luas pada 2027.