Hukum 

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

Diposkan Oleh:Goken Abdullah , ,

🏛️ Pendahuluan

Dalam dunia usaha, risiko gagal bayar atau ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban keuangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Untuk mengatur hal ini secara adil bagi debitur dan kreditur, Indonesia memiliki mekanisme hukum kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
Hukum ini bertujuan melindungi kepentingan semua pihak, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

⚖️ Dasar Hukum Kepailitan dan PKPU

  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai dasar hukum umum.
  3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pelaksanaan perkara kepailitan.
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bila terkait lembaga keuangan.
  6. Pasal 1131 KUHPer — seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan bagi semua perikatannya.

🧾 Pengertian Kepailitan dan PKPU

🏚️ Kepailitan

Kepailitan adalah keadaan hukum di mana debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga pengurusan harta kekayaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

⏳ PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

PKPU adalah proses restrukturisasi utang antara debitur dan kreditur untuk mencapai perdamaian, dengan tujuan menghindari kepailitan.
PKPU memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana pembayaran utang.

⚠️ Syarat Kepailitan dan PKPU

Kepailitan:

  • Debitur memiliki minimal 2 kreditur.
  • Memiliki minimal 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.
  • Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga oleh:
    • Kreditur, debitur, kejaksaan, Bank Indonesia (jika bank), OJK, atau pihak lain sesuai UU.
  • Putusan pailit ditetapkan dalam waktu maksimal 60 hari sejak permohonan didaftarkan.

PKPU:

  • Diajukan oleh debitur atau kreditur.
  • Debitur masih memiliki itikad baik untuk membayar utang.
  • Proses PKPU sementara berlangsung maksimal 45 hari, dan PKPU tetap maksimal 270 hari.
  • Jika gagal, maka debitur dapat dinyatakan pailit.

⚖️ Proses Kepailitan

  1. Pengajuan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga.
  2. Pemeriksaan dan Sidang Cepat (7–20 hari kerja).
  3. Putusan Pailit — jika dikabulkan, pengurusan harta debitur diserahkan kepada kurator.
  4. Pendaftaran dan Verifikasi Piutang Kreditur.
  5. Rapat Kreditur untuk membahas pembagian harta pailit.
  6. Likuidasi dan Pembagian Aset secara proporsional sesuai urutan prioritas kreditur.

⏳ Proses PKPU (Restrukturisasi Utang)

  1. Pengajuan PKPU oleh debitur atau kreditur.
  2. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus Sementara.
  3. Penyusunan Proposal Perdamaian (rencana pembayaran).
  4. Rapat Kreditur untuk menerima atau menolak proposal.
  5. Jika disetujui → debitur tidak pailit dan melanjutkan pembayaran.
  6. Jika ditolak → dinyatakan pailit.

👩‍⚖️ Peran Kurator dan Pengurus

  • Kurator: mengurus dan membereskan harta pailit.
  • Pengurus: mengawasi debitur selama masa PKPU.
  • Wajib independen, profesional, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
  • Melakukan inventarisasi aset, pengamanan, dan distribusi hasil penjualan kepada kreditur.

🏦 Jenis Kreditur dalam Kepailitan

  1. Kreditur Preferen — memiliki hak istimewa (misalnya, pajak atau karyawan).
  2. Kreditur Separatis — pemegang jaminan kebendaan (misalnya, hipotek, hak tanggungan).
  3. Kreditur Konkuren — kreditur biasa yang tidak memiliki jaminan khusus.

Urutan pembayaran dilakukan sesuai tingkat prioritas ini.

📊 Contoh Kasus Kepailitan dan PKPU di Indonesia

  • Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) — pailit karena gagal bayar klaim nasabah.
  • Kasus PT Nyonya Meneer (2017) — perusahaan jamu legendaris dinyatakan pailit akibat utang.
  • Kasus Garuda Indonesia (2022) — restrukturisasi utang jumbo melalui PKPU.
  • Kasus Bank Global (2005) — pailit akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa mekanisme PKPU sering menjadi jalan tengah untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

⚠️ Tantangan Penegakan Hukum Kepailitan

  1. Penyalahgunaan PKPU untuk menunda pembayaran.
  2. Kurangnya integritas kurator dan pengurus.
  3. Kurang transparannya verifikasi piutang.
  4. Kreditur kecil sering kalah posisi dengan kreditur besar.
  5. Proses hukum panjang dan mahal.

🌱 Strategi Penguatan Sistem Kepailitan

  • Peningkatan profesionalisme kurator dan pengurus.
  • Digitalisasi proses PKPU dan kepailitan untuk transparansi.
  • Pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan PKPU.
  • Perlindungan hukum bagi kreditur kecil.
  • Harmonisasi dengan hukum bisnis dan investasi internasional.

🧠 Kesimpulan

Hukum kepailitan dan PKPU memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di dunia usaha.
Melalui UU No. 37 Tahun 2004, Indonesia menyediakan mekanisme restrukturisasi dan likuidasi yang transparan bagi perusahaan atau individu yang tidak mampu membayar utang.

Namun, agar sistem ini berjalan efektif, dibutuhkan integritas aparat hukum, profesionalisme kurator, dan pengawasan kuat terhadap praktik manipulatif.
PKPU yang dijalankan dengan baik dapat menjadi solusi win-win bagi debitur dan kreditur, sekaligus mencegah dampak sistemik terhadap perekonomian nasional.