Padang, 19 November 2026 – Bencana banjir dan tanah longsor yang berulang di sejumlah wilayah Sumatera Barat kembali memunculkan perhatian terhadap kondisi lingkungan, khususnya kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Seorang guru besar Universitas Andalas (Unand) mengingatkan agar perubahan iklim tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut pandangan yang disampaikannya, peningkatan intensitas hujan memang dapat memperbesar risiko bencana, tetapi kondisi DAS yang mengalami degradasi juga perlu mendapat perhatian serius. Kerusakan kawasan hulu, berkurangnya tutupan vegetasi, serta perubahan penggunaan lahan dapat memperburuk dampak curah hujan tinggi terhadap wilayah permukiman. Karena itu, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada faktor cuaca ekstrem tanpa mengevaluasi aktivitas manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan. Peringatan tersebut menjadi dorongan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kawasan sungai dan daerah tangkapannya.
Sumatera Barat memiliki karakteristik geografis berupa kawasan pegunungan, perbukitan, dan jaringan sungai yang mengalir menuju wilayah permukiman serta pesisir. Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah memiliki kerentanan terhadap banjir bandang dan tanah longsor, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama. Dalam keadaan alami, kawasan hutan dan vegetasi di daerah hulu berperan membantu menjaga struktur tanah, memperlambat aliran permukaan, dan mendukung penyerapan air. Namun, perubahan tutupan lahan dapat mengurangi fungsi tersebut sehingga air hujan lebih cepat mengalir menuju sungai. Ketika kapasitas sungai tidak mampu menampung peningkatan debit, risiko luapan air dan kerusakan infrastruktur dapat meningkat. Meski demikian, penyebab setiap kejadian bencana tetap memerlukan kajian lapangan karena dipengaruhi kombinasi faktor curah hujan, kondisi geologi, karakteristik DAS, dan aktivitas manusia.
Guru besar Unand tersebut menekankan pentingnya membedakan pengaruh perubahan iklim dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan lahan yang tidak tepat. Perubahan iklim merupakan persoalan global yang dapat memengaruhi pola curah hujan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya sejumlah peristiwa cuaca ekstrem. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak menghapus tanggung jawab terhadap aktivitas yang berpotensi memperburuk kerentanan suatu wilayah. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, gangguan terhadap kawasan resapan, serta aktivitas yang merusak sempadan sungai perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penggunaan alasan perubahan iklim secara berlebihan dikhawatirkan dapat mengalihkan perhatian dari persoalan tata kelola lingkungan yang sebenarnya dapat dicegah atau dikurangi. Oleh sebab itu, kajian mengenai penyebab bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan data ilmiah, pemetaan wilayah, dan pemeriksaan kondisi lingkungan secara langsung.
Persoalan kerusakan DAS juga berkaitan dengan kebijakan tata ruang dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Pemerintah daerah bersama instansi terkait memiliki tanggung jawab memastikan pemanfaatan lahan tidak meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hilir. Pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan perlu dilaksanakan secara konsisten, termasuk melalui evaluasi perizinan dan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan. Selain itu, rehabilitasi kawasan kritis dan pemulihan vegetasi dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi limpasan air serta memperbaiki kondisi tanah dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir tetap diperlukan, tetapi efektivitasnya dapat terbatas apabila persoalan kerusakan kawasan hulu tidak ditangani. Karena itu, kebijakan pengurangan risiko bencana perlu menggabungkan pendekatan teknis, pemulihan ekosistem, dan penegakan aturan lingkungan.
Peringatan akademisi Universitas Andalas tersebut menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana membutuhkan tanggung jawab bersama dan evaluasi terhadap penyebab yang dapat dikendalikan. Masyarakat yang berulang kali menghadapi banjir dan longsor membutuhkan perlindungan melalui sistem peringatan dini, penataan ruang yang aman, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kondisi DAS, perubahan tutupan lahan, dan hasil pemeriksaan terhadap aktivitas yang diduga memperburuk kerusakan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku agar pertanggungjawaban dapat ditegakkan secara adil. Di sisi lain, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim tetap penting karena ancaman cuaca ekstrem tidak dapat diabaikan. Dengan menempatkan perubahan iklim dan kerusakan DAS sebagai faktor yang perlu dikaji secara bersamaan, Sumatera Barat diharapkan dapat membangun strategi pencegahan bencana yang lebih efektif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.