Jakarta, 30 September 2026 – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga (PRT) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Peta jalan tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola PRT yang lebih jelas, mulai dari peningkatan kompetensi hingga perlindungan dalam hubungan kerja. Pemerintah ingin pekerjaan rumah tangga semakin mendapatkan pengakuan sebagai profesi yang memiliki standar dan perlindungan. Penyusunan peta jalan juga menjadi bagian dari tindak lanjut implementasi aturan baru mengenai PRT. Kemnaker akan melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan perubahan tata kelola diperlukan karena pekerjaan rumah tangga memiliki karakteristik hubungan kerja yang berbeda dengan sektor formal pada umumnya. Pemerintah perlu memastikan hubungan antara PRT dan pemberi kerja memiliki aturan yang lebih jelas tanpa mengabaikan karakter pekerjaan domestik. Peta jalan akan menjadi salah satu instrumen untuk menentukan arah pengembangan profesi tersebut dalam jangka panjang. Aspek kompetensi, penempatan, perlindungan dan pengawasan menjadi bagian yang perlu diselaraskan. Pemerintah juga ingin mendorong perubahan cara pandang terhadap PRT sebagai pekerja yang memiliki hak serta kompetensi profesional.
UU Nomor 2 Tahun 2026 mengatur sejumlah aspek mendasar dalam tata kelola PRT, termasuk hubungan kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Regulasi tersebut menetapkan usia minimal 18 tahun dalam persyaratan rekrutmen serta mengatur pemenuhan hak dasar pekerja. Hak tersebut mencakup upah, jaminan sosial, waktu kerja yang manusiawi dan lingkungan kerja yang aman. Aturan juga memberikan perhatian terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga. Kerangka tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyiapkan kebijakan pelaksanaan yang lebih terperinci.
Aspek peningkatan kompetensi menjadi salah satu bagian yang mendapatkan perhatian dalam pengembangan tata kelola PRT. Pelatihan vokasi diperlukan agar pekerja mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sekaligus meningkatkan posisi profesional mereka. Kompetensi dapat mencakup berbagai pekerjaan domestik yang selama ini sering dilakukan tanpa standar keterampilan yang seragam. Dengan adanya pelatihan, kualitas layanan diharapkan meningkat sekaligus membuka kesempatan bagi PRT memperoleh pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki. Standarisasi kompetensi juga dapat membantu pemberi kerja mendapatkan pekerja sesuai kebutuhan.
Tata kelola penempatan turut menjadi bagian penting karena UU PRT memperjelas peran Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga atau P3RT. Perusahaan penempatan memiliki tanggung jawab dalam proses mempertemukan pekerja dengan pemberi kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut diharapkan membuat proses perekrutan lebih transparan dan mengurangi praktik penempatan yang berpotensi merugikan pekerja. Pemerintah juga mengembangkan sistem data elektronik untuk mendukung pembinaan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian dari sistem perlindungan yang dibangun.
Penyusunan peta jalan juga membutuhkan keterlibatan organisasi pekerja, pemberi kerja, pemerintah daerah, akademisi dan kelompok masyarakat sipil. Setiap pihak memiliki perspektif berbeda mengenai persoalan yang selama ini dihadapi PRT, mulai dari hubungan kerja hingga pemenuhan hak. Masukan tersebut diperlukan agar kebijakan pelaksanaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu menjawab persoalan yang terjadi dalam hubungan kerja sehari-hari. Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme sosialisasi sehingga pekerja maupun pemberi kerja memahami hak dan kewajiban masing-masing. Tahap implementasi akan menentukan seberapa efektif perlindungan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dapat diterapkan.
Peta jalan yang disiapkan Kemnaker diharapkan menjadi panduan untuk membawa pekerjaan rumah tangga menuju tata kelola yang lebih profesional dan terlindungi. UU Pelindungan PRT telah memberikan kerangka hukum, sementara aturan pelaksanaan dan kebijakan teknis akan menentukan penerapannya di lapangan. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kompetensi berjalan bersamaan dengan perlindungan hak, kepastian hubungan kerja dan mekanisme pengawasan. Pembenahan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kerentanan PRT terhadap kekerasan, diskriminasi maupun praktik kerja yang tidak layak. Penyusunan peta jalan menjadi tahap awal untuk menerjemahkan perlindungan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ke dalam sistem ketenagakerjaan yang dapat dijalankan secara nyata.