Jakarta, 20 September 2026 – Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan operasi dilakukan melalui jalur udara dan darat untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Pengerahan besar-besaran tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2026 seiring meningkatnya risiko karhutla di sejumlah daerah. Personel di lapangan terus bergerak menjangkau titik kebakaran, termasuk wilayah yang memiliki karakter lahan gambut. Pemerintah menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam operasi tersebut.
Dari 64 pesawat yang dikerahkan, sebanyak 55 unit merupakan pesawat yang berada dalam operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan sembilan lainnya berasal dari TNI. Armada udara tersebut digunakan untuk mendukung operasi water bombing di lokasi kebakaran yang sulit dijangkau personel darat. Operasi udara berjalan bersamaan dengan pemadaman langsung serta pembuatan sekat untuk mencegah api menjalar ke wilayah lain. Teddy menyebut seluruh kekuatan terus bergerak dari udara maupun darat selama penanganan berlangsung. Kombinasi kedua metode tersebut diperlukan karena karakter kebakaran berbeda di setiap wilayah.
Sebanyak 54.394 personel yang berada di lapangan berasal dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan pengerahan terbesar, yakni 14.759 personel. Riau dan Kepulauan Riau diperkuat 14.382 personel, sedangkan Sumatera Selatan melibatkan 11.026 personel. Selain itu, sebanyak 5.984 personel ditempatkan di Jambi, 4.686 personel di Kalimantan Tengah, dan 3.557 personel di Kalimantan Selatan.
Besarnya jumlah personel menunjukkan luasnya cakupan operasi yang harus dilakukan secara bersamaan. Petugas tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api yang telah terdeteksi, tetapi juga melakukan pencegahan agar kebakaran tidak menjalar ke wilayah lain. Kondisi lahan gambut menjadi salah satu tantangan karena api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul setelah bagian atas terlihat padam. Luas wilayah operasi juga menyebabkan akses menuju sejumlah lokasi membutuhkan waktu dan peralatan khusus. Karena itu, dukungan pesawat menjadi penting untuk menjangkau daerah yang sulit dicapai melalui jalur darat.
Situasi karhutla masih membutuhkan perhatian setelah jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi mengalami peningkatan. Data hingga 19 September 2026 pukul 23.59 WIB menunjukkan terdapat 1.323 titik panas berstatus high confidence secara nasional. Angka tersebut bertambah 777 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 546 titik. Pemantauan tersebut menggunakan data satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Peningkatan jumlah titik panas membuat operasi pemadaman dan pemantauan terus diperkuat untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru.
Selain pemadaman, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga agar dampak asap tidak semakin meluas ke kawasan permukiman. Kebakaran lahan dalam skala besar dapat mengganggu kualitas udara, aktivitas masyarakat, transportasi, hingga kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, operasi darat dan udara diarahkan tidak hanya untuk mengendalikan api, tetapi juga menekan risiko lanjutan terhadap masyarakat. Koordinasi antarlembaga menjadi penting mengingat penanganan melibatkan puluhan ribu personel dengan wilayah operasi yang tersebar. Pemerintah juga terus memantau perkembangan titik panas sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan sumber daya.
Penanganan karhutla diperkirakan terus berlangsung selama kondisi cuaca dan lahan masih mendukung munculnya titik api. Pemerintah menegaskan operasi pemadaman tidak akan dihentikan selama ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan masih ditemukan. Pengerahan 64 pesawat bersama puluhan ribu personel menjadi bagian dari strategi mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mencegah penyebarannya ke wilayah yang lebih luas. Kondisi gambut dan luasnya wilayah menjadi tantangan utama yang membuat operasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga mengandalkan pemantauan satelit dan laporan lapangan untuk menentukan titik yang membutuhkan penanganan segera.