Jakarta, 3 Oktober 2026 – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menilai nelayan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengelolaan wilayah perbatasan laut Indonesia. Aktivitas nelayan yang berlangsung secara rutin di kawasan pesisir hingga perairan terluar membuat mereka memiliki hubungan langsung dengan kondisi wilayah perbatasan. Keberadaan masyarakat nelayan karena itu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat mendukung penguatan kehadiran Indonesia di kawasan perairan perbatasan. Pemberdayaan nelayan menjadi bagian penting dalam pengelolaan wilayah tersebut.
Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan sejumlah kawasan berbatasan langsung dengan negara lain. Kondisi geografis tersebut membuat pengelolaan perbatasan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan terluar. Nelayan menjadi kelompok yang memiliki pengetahuan mengenai karakter perairan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Informasi dari masyarakat pesisir dapat mendukung pemahaman terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.
Peran nelayan juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dapat memberikan penghasilan sekaligus menjaga kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu aspek yang perlu berjalan bersama penguatan pengelolaan perbatasan. Masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi produktif dapat membantu menjaga keberlangsungan kehidupan di wilayah terluar.
Dukungan terhadap nelayan dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, akses terhadap pasar serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Infrastruktur pelabuhan, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan dan konektivitas transportasi menjadi bagian yang dapat menunjang aktivitas ekonomi. Nelayan juga membutuhkan pemahaman mengenai ketentuan pelayaran dan batas wilayah ketika menjalankan kegiatan penangkapan ikan. Pendampingan diperlukan agar aktivitas tersebut berlangsung aman dan sesuai aturan.
Keterlibatan nelayan juga dapat mendukung pemantauan kondisi perairan karena mereka beraktivitas langsung di laut. Apabila menemukan aktivitas yang tidak biasa atau berpotensi melanggar ketentuan, informasi dari masyarakat dapat menjadi masukan bagi instansi terkait. Namun, fungsi tersebut tetap perlu berjalan melalui koordinasi yang jelas agar nelayan tidak dibebani tanggung jawab di luar kapasitasnya. Pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat serta lembaga yang memiliki tugas terkait.
Pengelolaan perbatasan laut membutuhkan pendekatan yang menggabungkan aspek keamanan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu memperkuat kemampuan masyarakat setempat. Nelayan menjadi salah satu kelompok yang penting karena aktivitas mereka berhubungan langsung dengan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat pesisir diperlukan agar kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan.
BNPP mendorong agar posisi strategis nelayan terus diperkuat dalam pembangunan kawasan perbatasan. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap aktivitas nelayan diharapkan berjalan seiring dengan upaya menjaga wilayah perairan Indonesia. Dengan dukungan kebijakan dan fasilitas yang memadai, masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pengelolaan kawasan terluar. Pendekatan tersebut diharapkan membuat perbatasan laut berkembang sebagai kawasan yang aman, produktif dan memiliki aktivitas ekonomi yang kuat.